SAAT NEGARA TURUT HADIR

Peristiwa pembantaian di Sekolah Dasar Sandy Hook, Newtown, Connecticut, Amerika Serikat telah menjadi trending topic di berbagai media massa. Tragedi tersebut seakan menyadarkan kita bahwa modernitas yang selama ini selalu kita banggakan ternyata tidak imun terhadap kejahatan dengan berbagai macam variannya. Siapa yang dapat menyangka apabila sosok pemuda jenius seperti Adam Lanza ternyata mampu bertindak di luar batas kewarasan orang beradab. Siapa juga mau menyangka bahwa peristiwa sadis ini tidak terjadi di negeri antah berantah. Tidak terjadi di ujung Gurun Sahara sana. Tidak pula terjadi di pinggiran kumuh kota Bombay atau Timbuktu, namun terjadi di Amerika Serikat, negara gedhe yangs sering dianggap angkuh ole banyak pihak.

Pembaca yang budiman, lupakan sejenak tentang masalah politik. Tidak perlu lah kita masuk dalam diskursus dan dikotomi Timur dan Barat, Yahudi dan Kristen maupun Islam, teroris atau crusaders, ataupun masalah krisis persenjataan di wilayah Asia Timur. Cukup kita sepakat bahwa peristiwa di Sekolah Dasar Sandy Hook ini adalah sebuah tragedi kemanusiaan. Sebuah tragedi yang sama sekali tidak berbeda dengan dengan pembunuhan anak-anak Gaza oleh militer Israel ataupun balada cinta 4 malam Aceng Fikri van Garut. Di mana nilai nilai kemanusiaan dan humanisme terkoyak, kita selalu dapat menyebutnya sebagai tragedi kemanusiaan. Sepakat?

Ada hal menarik yang saya mau bahas dalam tulisan ini. Sesaat setelah peristiwa ini terjadi, Presiden Barrack Obama segera menyampaikan pidato di Briefing Room White House seraya menyampaikan bahwa negara turut berduka terhadap kejadian yang memilukan itu. Nampak bahwa Presiden Obama sangat emosional dan beberapa kali menyeka air mata yang menyeruak di ujung matanya. Saya gagal menangkap kesan pencitraan dalam tindakan Obama tersebut. Meskipun pidato penyesalan Obama tidak akan bisa sanggup mengembalikan nyawa 20 siswa dan 6 guru yang terbunuh di Sekolah Dasar Sandy Hook, namun tindakan Obama itu menyadarkan kita bahwa negara turut hadir dalam kesusahan rakyatnya.

Banyak kalangan menilai bahwa Indonesia adalah negeri auto pilot. Negeri yang tidak jelas pemimpinnya ada di mana. Pendapat itu muncul karena dirasa bahwa pemimpin negara ini hampir selalu absen bila tragedi datang menerpa rakyat. Pemimpin kita baru turun bicara bila ada peristiwa-peristiwa tertentu yang mengusik pencitraan diri pemerintah dan partainya. Saat peristiwa Sandy Hook terjadi, yang berpidato tidak lagi seorang Gubernur Negara Bagian. Bukan juga Menteri Pendidikan, atapun pejabat-pejabat yang lain. Tanggung jawab penuh diambil oleh presiden sendiri.

Dicari ....pemimpin Indonesia yang seperti ini.

ANDI VERSUS ACENG

Keputusan Andi Alfian Mallarangngeng untuk mundur dari jabatan Menpora agaknya menjadi hal baru dalam dunia perpolitikan tanah air. Sebelumnya tidak pernah ada pejabat publik yang dengan legowo mengundurkan diri dari jabatannya bila tersandung masalah hukum. Bukannya membela Andi, tapi saya berpikir bahwa langkah mundur sang menteri patut dikritisi  sebagai sebagai tindakan yang gentle dan layak untuk dipuji.

Andi Alfian Mallarangngeng memang ditetapkan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) salah satu tersangka korupsi proyek kompleks olahraga terpadu di Hambalang, Bogor. Ia memilih mundur dari Kabinet Indonesia Bersatu karena merasa tidak dapat dengan efektif melakukan tugas-tugasnya pasca pencekalan dirinya untuk bepergian ke luar negeri. Di samping itu Andi juga tidak ingin menjadi beban bagi Presiden Yudhoyono dan memilih untuk berkonsentrasi menghadapi permasalahan hukum yang dialaminya.

Sejarah mencatat bahwa sudah beberapa kali pejabat publik di negeri ini tersandung masalah hukum. Namun tak satu pun dari mereka yang mau untuk mengundurkan diri. Budaya malu itu tidak dikenal di Indonesia. Bandingkan dengan Jepang. Para pejabat mereka dengan elegan mau meletakkan jabatannya bila terindikasi terlibat dalam sebuah pelanggaran hukum. Menjadi terduga saja agaknya menjadi sinyalemen akhir tercemarnya kredibilitas yang mereka miliki.

Kita ini memang punya semboyan nasional yang kita pelajari semenjak duduk di bangku sekolah: Maju Terus Pantang Mundur. Para pejabat kita rupanya begitu mengamini dan menjiwai jargon luhur tersebut. Mereka enggan mundur walaupun jelas-jelas cacat integritas, moral, dan etika. Mereka lebih memilih dimundurkan dari daripada mengambil inisiatif mengundurkan diri dengan ksatria.

Lihat saja prilaku Bupati Garut Aceng Fikri yang tersandung permasalahan etika karena kasus skandal pernikahan kilatnya dengan gadis di bawah umur. Aceng Fikri tetap bersikukuh bahwa kasus yang menimpa dirinya merupakan permasalahan pribadi yang sengaja dibawa oleh pihak-pihak tertentu ke ranah politik. Andaikan benar bahwa memang ada semacam konspirasi untuk menjegal sang bupati, tapi substansi pernikahan kilat Aceng Fikri tetap sebuah fakta tercela yang terbukti membuatnya kehilangan simpati dari masyarakat Garut. Singkat kata, sampai hari Aceng Fikri tetap menjabat sebagai Bupati di Garut sana.

Andi Alfian Mallarangngeng dan Aceng Fikri menjadi contoh gamblang perilaku para pemimpin di tanah air. Pemimpin itu bukan semata –mata masalah posisi dan jabatan tapi seyogyanya memberikan pengaruh positif bagi masyarakat. Masyarakat perlu mendapatkan pendidikan etika berpolitik dan berdemokrasi yang baik. Terbukti bersalah atau tidaknya Andi itu masalah lain. Tapi keputusan mundur yang diambilnya meninggalkan teladan berpolitik bagi kita semua. Jauh lebih bermakna daripada kengototan seorang Aceng Fikri yang terlihat begitu kemaruk akan kekuasaan.

APAKAH INDONESIA BERNYALI?

Sabtu, 28 Maret 1981, pesawat Garuda Indonesia GA 206 tinggal landas meninggalkan Bandara Talang Betutu, Palembang menuju Medan. Penerbangan Woyla DC 9 tersebut membawa 46 penumpang dengan Captain Herman Rante sebagai pilot. Tiba-tiba Co-pilot Hendhy Juwanto mendengar keributan dari dari arah belakang. Baru saja akan berpaling, seseorang langsung menyeruak ke dalam kokpit sambil berteriak. "Jangan bergerak! Pesawat kami bajak!"

Para pembajak berjumlah lima orang, berbahasa Indonesia dan bersenjatakan pistol, granat dan juga dinamit. Mereka memaksa agar pesawat diarahkan ke Kolombo, Sri Lanka. Permintaan tersebut mustahil dipenuhi oleh pilot karena pesawat tidak membawa bahan bakar yang cukup untuk sampai ke sana. "Terserah! Pokoknya terbangkan sejauh-jauhnya dari Indonesia!" perintah pembajak. Akhirnya pesawat berhasil mendarat di Bandara Don Muang, Bangkok.

Pembajakan pesawat ini merupakan peristiwa teror pertama berlatarbelakangkan jihad yang mendera republik ini. Tuntutan para pembajak adalah meminta agar Jakarta membebaskan tawanan yang terkait dengan peristiwa Cicendo, komplotan Warman dan Komando Jihad. Di samping itu, para teroris juga meminta uang tebusan sebesar 1,5 juta US. Jika permintaan tersebut tidak dipenuhi, mereka mengancam akan meledakkan pesawat beserta para penumpangnya.

Berita pembajakan tersebut segera diterima Jakarta. Opsi penyelesaian dengan menggunakan pendekatan militer segera disetujui Presiden Suharto. Operasi penyelamatan segera disiapkan dengan cermat di bawah kendali Benny Moerdani dan melibatkan pasukan elit Kopassandha (sekarang Kopasus)dengan Sintong Panjaitan sebagai komandannya.


Manakala mendengar rencana operasi militer rahasia tersebut, Duta Besar Amerika Serikat Edward Masters mencoba melakukan lobi pembatalan karena mengkhawatirkan keselamatan warga Amerika yang ada di dalam pesawat. Namun Letjen Benny meresponnya dengan tegas. Perwira bintang tiga yang jarang tersenyum itu menegaskan, "I am sorry, Sir. But this is entirely an Indonesia problem. It is Indonesian aircraft." Ditegaskan pula bahwa Indonesia berhak menempuh cara apapun untuk meringkus pembajak tanpa izin lebih dulu dari Amerika Serikat. Keren kan?

Pasukan elit tersebut segera diberangkatkan ke Bangkok. Setelah kulonuwun terlebih dahulu terhadap Pemerintah Thailand, maka pada tanggal 31 Maret 1981 pukul dini hari, operasi militer segera dilaksanakan. Secara mengejutkan, Letjen Benny Moerdani juga terlibat langsung di lapangan dalam baku tembak di dalam pesawat. Jenderal yang satu ini memang terkenal suka nyrempet-nyrempet bahaya.

Misi penyelamatan itu sukses besar. Tiga orang pembajak berhasil dibunuh sementara dua orang yang lain luka parah. Sementara itu, seorang anggota Kopassandha yaitu Achmad Kirang dan Kapten Pilot Herman Rante juga menjadi korban. Namun yang lebih penting seluruh penumpang berhasil diselamatkan.

Kisah di atas hanya masa lalu ........

Kapal MV Sinar Kudus dibajak perompak Somalia pada tanggal 16 Maret 2011, sekitar 320 mil (512 kilometer)di timur laut Pulau Socotra, Semenanjung Somalia, Afrika. Kapal berbendera Indonesia milik PT Samudera Indonesia (Tbk) itu dalam perjalanan ke Rotterdam, Belanda, dan mengangkut feronikel milik PT Aneka Tambang.

De javu? Bisa jadi. Jika Presiden Suharto saja yang oleh sebagian orang dianggap lalim berani mengambil keputusan yang berani, Presiden SBY dengan latar belakang militer yang disandangnya patut mencoba cara serupa. Memang kondisinya sangat berbeda. Peristiwa Pembajakan Woyla berada di pelupuk mata sehingga relatif gampang ditangani daripada pembajakan MV Sinar Kudus yang terjadi di Laut Arab sana. Namun amanat untuk melindungi segenap bangsa Indonesia seperti yang tertera pada Pembukaan UUD 1945 tetaplah menjadi harga mati.

Selama ini Pemerintah SBY, diakui atau tidak, telah terbukti lalai dalam melindungi warganya. Keselamatan TKI yang bekerja di luar negeri maupun peristiwa sektarian macam kasus Ahmadiyah dan HKBP telah menjadi catatan buruk bagi Presiden yang dipilih oleh 60% rakyat Indonesia tersebut. Untuk kasus Pembajakan MV Sinar Kudus, Pemerintah tidak boleh lamban atau pun lalai lagi. Apapun caranya, apapun resikonya dua puluh orang ABK tersebut harus kembali ke tanah air dengan selamat.

Cara militer atau diplomasi ....? Semua cara patut ditempuh. Namun bila operasi militer tidak dapat dihindari, bangsa ini harus punya keberanian untuk melakukannya. Angakatan perang Korea Selatan terbukti mampu melakukan operasi militer secara apik dalam menghadapi para perompak itu. Tetangga kita, Malaysia, juga tidak segan-segan menggebuk para bajak laut itu saat kapalnya dibajak di wilayah perairan yang sama. Bukan bermaksud untuk memanas-manasi, namun dengan kemampuan yang dipunyai militer Indonesia, saya percaya angkatan bersenjata kita mampu melakukannya. Harus diingat, militer kita tidak digaji hanya untuk latihan saja. Kini saatnya bagi mereka untuk unjuk gigi sambil menunjukkan harga diri bangsa yang sudah tercabik-cabik selama ini.

Ketika Prajurit Kritik SBY

Kita tidak pernah nama Adjie Suradji sebelumnya. Tapi nama tersebut mendadak ngetop beberapa hari belakangan ini. Bukan karena ia mengajukan diri menjadi calon alternatif Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) atau kandidat kuat Kapolri yang baru. Ia terkenal juga bukan karena menjadi tersangka perampokan beberapa bank belakangan ini. Nama tersebut menjadi bahan perbincangan atas keberaniannya menulis kritikan. Yang menjadi sasaran tembak kritikannya pun juga tidak main-main, orang nomor satu di negeri ini: Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).

Di era reformasi ini, mengritik itu masalah biasa. Semua orang seakan bebas memberikan kritikan. Hampir setiap hari melalui layar televisi, surat kabar, blog, atau pun situs jejaring sosial kita dapat menemukan orang-orang yang memiliki tabiat mengritik. Kata orang bijak, kritikan mencelikkan mata. Lebih mulia dari sekedar pujian. Namun saat ini, orang seakan tak perduli lagi apakah kritikan itu membangun atau tidak. Yang jelas mengritik itu bukan lagi produk haram seperti di era Orde Baru dulu. Siapa pun bebas untuk mengritik dan dikritik.

Memberikan kritikan itu lumrah. Yang menjadi istimewa adalah apabila kritikan itu disampaikan oleh seorang Kolonel Penerbang Angkatan Udara yang masih aktif dalam dinas ketentaraan kepada panglima tertingginya. Apalagi kritikan dalam bentuk artikel itu dimuat di surat kabar nasional sekaliber Kompas edisi 6 September 2010 dengan judul Pemimpin, Keberanian dan Perubahan.

Kita tahu bahwa tidak ada yang namanya demokrasi dalam angkatan bersenjata. Sama sekali tidak disediakan ruang bagi bawahan untuk mengritik atasannya. Yang ada adalah ketaatan total bagi seluruh prajurit tanpa terkecuali terhadap perintah sang komandan. Undang-Undang Dasar 1945 dengan jelas menyatakan bahwa Presiden Indonesia adalah Panglima Tertinggi dari Angkatan Bersenjata Republik Indonesia. Sebagai anggota Anggota Angkatan Udara yang masih aktif, tentulah Kolonel Adjie Suradji tahu akan hal ini. Apalagi ia juga terikat dengan sumpah prajurit. Pertanyaannya, mengapa Kolonel Adjie Suradji bertindak senekat itu? Apakah ia tidak takut karir militernya mandeg di tengah jalan?

Sesuai dengan sudut pandang etika dan disiplin keprajuritan, perbuatan Adjie Suradji sangatlah tidak bisa dibenarkan. Bila ingin memberikan kritikan kepada Presiden, ia tidak sepatutnya mencantumkan identitasnya sebagai anggota Angkatan Udara. Ini murni pendapat pribadi dan bukan pendapat umum institusi.

Tulisan ini dibuat bukan untuk menjadi bempernya Presiden Yudhoyono. Presiden tetap perlu untuk terus diingatkan bila dianggap tidak mampu menjaga etos kerjanya dengan baik. Namur aturan main tetap perlu untuk ditegakkan. Angkatan Bersenjata Indonesia harus tetap konsisten dan solid melakukan bagiannya untuk menjaga kedaulatan bangsa sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945. Bila ingin mengritik, lepaskan dulu seragam ketentaraannya dan marilah bergabung dengan Indonesia civil society untuk memberikan pendapat dan kritikan yang logis dan beradab.

Namun kita tetap harus mencermati fenomena Adjie Suradji ini. Bila seorang kolonel yang tahu aturan sampai memberanikan diri mempertaruhkan karir dan batang lehernya untuk mengritik Sang Presiden, tentu ada sesuatu yang istimewa. Tersumbatnya saluran komunikasi antara rakyat dan presidennya bisa jadi merupakan salah satu penyebab utamanya. Apalagi substansi dari tulisan tersebut mengarah langsung pada pribadi Presiden Yudhoyono.

Berikut nukilan kritikan Kolonel (Penrb.) Adjie Suradjie yang langsung menohok Presiden Yudhoyono.
Untuk menciptakan perubahan (dalam narti positf), tidak diperlukan pemimpin yang sangat cerdas sebab kadang kala kecerdasan justru dapat menghambat keberanian. Keberanian jadi satu faktor penting dalam kepemimpinan berkarakter, termasuk keberanian mengambil keputusan dan menghadapi resiko. Kepemimpinan berkarakter risk taker bertentangan dengan ciri-ciri kepemimpinan populis. Pemimpin populis tidak berani mengambil resiko, bekerja dengan uang, kekuasaan, dan politik populis atau pencitraan lain (Kompas 6 September 2010).

Bagaimana tanggapan SBY?

Beberapa pengamat politik berpendapat bahwa Presiden tidak perlu menanggapi permasalahan ini. Kapasitas kepresidenan dianggap terlalu besar untuk hanya menyikapi isu tersebut. Tapi ternyata pada acara buka puasa bersama antara Presiden dan para pemimpin media/pers Indonesia di Istana Negara pada tanggal 8 September 2010, Presiden merasa perlu untuk memberikan tanggapan terhadap 8 isu pokok yang sedang dihadapi bangsa. Istimewanya, kasus Adjie Suradji menempati urutan nomor 2 dalam pembahasan Presiden malam itu.

Pakar komunikasi politik dari Universitas Indonesia, Efendi Ghazali, menganggap pemaparan Presiden dalam acara buka puasa bersama itu tidak memberikan implikasi apa pun mengingat momen penyampaiannya yang tidak tepat. Namun menurut saya, apa yang disampaikan Presiden tetaplah menjadi suatu hal yang penting. Paling tidak untuk memuaskan rasa ingin tahu publik terhadap permasalahan yang saat ini tengah tumbuh dan berkembang. Apalagi Presiden kita yang sekarang ini menganut strategi politik pencitraan sehingga sangat dirasa penting bagi beliau untuk selalu mengondisikan dirinya dalam gradient pencitraan yang positif.

Bila di mata Presiden kasus Adjie Suradji dianggap layak untuk dikemukakan di Istana Negara, maka terlebih penting lagi bagi beliau untuk mencermati isi kritikan itu. Presiden tidak boleh hanya menanggapinya dari unsur ketidakpatutan tingkah laku seorang prajurit terhadap panglimanya. Kolonel (Penrb.) Adjie Suradjie hampir pasti akan mendapatkan sanksi atas keberaniannya. Karir militernya pun juga kemungkinan besar akan macet sampai di sini. Namun ia jauh lebih bermartabat daripada para anggota DPR yang melacurkan dirinya demi jabatan dan kekuasaan. Gaung kritikannya telah jauh lebih bergema dari teriakan fals para politikus di Senayan sana.

Putusnya Urat Malu Para Anggota DPR

Menurut sebuah jajak pendapat yang dilakukan oleh Charta Politika, para anggota DPR periode 2009 – 2014 ternyata jauh lebih populer jika dibandingkan dengan para anggota DPR periode yang lalu. Intensitas penampilan mereka di berbagai media televisi ternyata menjadi indikator utama bagi mereka supaya dapat dikenal oleh publik. Namur sayangnya, tingginya frekwensi tebar pesona tersebut tidak dibarengi dengan kinerja yang memuaskan.

Kinerja para anggota dewan yang terhormat memang sangat memprihatinkan. Absurdnya perkembangan kasus Century yang diawalnya begitu gagah digulirkan, sering mbolos dalam rapat-rapat penting yang bermuara pada minimnya hasil legislasi, sampai skill mumpuni dalam berdebat berbuntut terproduksi perkataan caci maki nan jorok di kalangan anggota dewan, merupakan beberapa contoh nyata buruknya citra mereka di tengah masyarakat yang sulit terbantahkan.

Belum lagi wacana super kontroversial berupa dana aspirasi di mana setiap anggota dewan berhak mendapat akses keuangan sebesar Rp 15 milliar untuk alasan proyek pembangunan bagi konstituen. Jatah keuangan itu diyakini dapat bertambah sebesar Rp 374 juta per tahun untuk membangun rumah tempat mereka bertatap muka dengan para konstituen. Wow…! Indah benar hidup mereka.

Tanpa bermaksud melakukan generalisasi, tidak dapat dipungkiri bahwa etos kerja para anggota dewan memang kacau balau. Dari target harus menyelesaikan 70 RUU, sampai Juli 2010 ternyata baru terselesaikan sebanyak 7 RUU saja. Namun meskipun demikian, mereka tetap di-back up dengan penghasilan rutin sebesar Rp 59,77 juta per bulan serta perbagai tunjangan tambahan, seperti tunjangan reses, kunjungan kerja, rapat di luar kota, sampai tanda tangan absen rapat pembuatan undang-undang.

Anggota Dewan Perwakilan Rakyat memang merupakan jabatan kenegaraan yang sangat vital kedudukannya dalam iklim demokrasi di negara kita. Di pundak 560 makhluk terpilih itu diletakkan seluruh amanat penderitaan rakyat Indonesia. Mereka memang harus dilengkapi oleh pelbagai fasilitas guna menunjang segala tugas yang dibebankan. Namun di tengah minimnya prestasi kerja, layakkah para anggota dewan menuntut penambahan fasilitas secara berlebihan?

Di manakah rasa malu para anggota dewan jika sepersekian persen hati mereka tiba-tiba mendapat pencerahan untuk sejenak melihat nasib para korban lumpur Lapindo? Apakah para anggota dewan tetap berteriak nyaring menyuarakan nasib guru dan anak-anak putus sekolah yang jumlahnya tak terhitung lagi? Masih adakah anggota dewan yang memperjuangkan nasib para prajurit TNI beserta dengan modernitas peralatan tempur mereka? Ingatkah mereka dengan nasib orang-orang di pedalaman Papua?

Beberapa permasalahan di atas hanya sebagian kecil dari beragam masalah yang mendera bangsa ini. Jauh lebih terhormat untuk memikirkan dan memperjuangkannya dari pada sekedar menuntut pembangunan gedung baru DPR yang biayanya mencapai Rp 1,8 trilyun itu. Konon gedung itu akan dibangun di kawasan mewah Senayan setinggi 36 lantai berbentuk huruf U terbalik. Nantinya gedung itu juga akan dilengkapi dengan fasilitas kolam renang, tempat spa plus pijat, restoran dan pelbagai fasilitas lain. Penulis jadi heran, ini tempat kerja atau tempat plesir, ya? Kenapa tidak sekalian ditambah dengan fasilats rental DVD, Playstation, bilyar, dan atau bahkan gedung bioskop XXI?

Menurut Ketua Mahkamah Konstitusi, Mahfud M.D., memang tidak ada yang salah dengan niat para anggota dewan untuk dapat mendiami gedung baru. Tapi ia menambahkan bahwa hal tersebut dirasa dapat mencederai rasa kepantasan terutama di tengah kondisi bangsa saat ini. Jika di tingkat pusat saja sudah seperti itu, bagaimana di tingkat daerah? Jangan-jangan para anggota dewan di tingkat daerah akan ikut-ikutan latah menuntut pembangunan gedung DPRD setinggi mercusuar?

Nasionalisme, Kemarahan, dan Taufik Hidayat

“Kalau kita lapar itu biasa
Kalau kita malu itu juga biasa
Namun kalau kita lapar atau malu itu karena Malaysia, kurang ajar!

Kerahkan pasukan ke Kalimantan hajar cecunguk Malayan itu!
Pukul dan sikat jangan sampai tanah dan udara kita diinjak-injak oleh Malaysian keparat itu

Doakan aku, aku kan berangkat ke medan juang sebagai patriot Bangsa, sebagai martir Bangsa dan sebagai peluru Bangsa yang tak mau diinjak-injak harga dirinya.

Serukan serukan ke seluruh pelosok negeri bahwa kita akan bersatu untuk melawan kehinaan ini kita akan membalas perlakuan ini dan kita tunjukkan bahwa kita masih memiliki gigi yang kuat dan kita juga masih memiliki martabat.

Yoo...ayoo... kita... Ganyang...
Ganyang... Malaysia
Ganyang... Malaysia
Bulatkan tekad
Semangat kita baja
Peluru kita banyak
Nyawa kita banyak
Bila perlu satu-satu!”


Demikianlah nukilan pidato bersejarah Presiden Soekarno yang diucapkan pada tanggal 12 April 1963 di Jakarta. Pidato tersebut merupakan tanggapan dari aksi para demonstran anti Indonesia di Kuala Lumpur yang menginjak-injak ambang negara Indonesia dan gambar Presiden Soekarno. Memang waktu itu negara kita masih akrab dengan segala keterbatasan Namun meskipun demikian, bangsa ini tetap terlihat gagah, punya harga diri dan tak takut dengan siapa pun.

Romantisme masa lalu itu seakan menjadi pengingat bahwa Indonesia memang pernah bermasalah dengan jirannya yang bernama Malaysia. Ribuan pasukan Indonesia dan sukarelawan pernah bergerak memasuki Kalimantan Utara, menembus keras dan lebatnya hutan Borneo atas nama bela negara. Beberapa sumber melaporkan bahwa 100% Pulau Kalimantan sudah berhasil dikuasai. Namun niat menghantam Kuala Lumpur terpaksa terhambat oleh Pasukan Gurkha yang bersiaga di sepanjang garis pantai Malaysia Timur. Kampanye Ganyang Malaysia pun akhirnya terpaksa usai setelah kekuasaan Presiden Soekarno jatuh ke tangan The Smiling General Soeharto.

Di era Soeharto, hubungan Indonesia – Malaysia bagaikan memasuki fase bulan madu. Berbagai kerja sama bilateral pernah disepakati bersama berdasarkan ikatan emosional bahwa kedua negara merupakan bangsa serumpun. Namun hal tersebut tidaklah mengurangi kharisma Indonesia sebagai negara besar dan sangat disegani, khususnya di kawasan Asia Pasifik. Waktu itu semua negara ASEAN juga sepakat mendendangkan satu kor kompak untuk menjuluki Indonesia sebaga The Big Brother.

Ambruknya rezim Soeharto di tahun 1998, diakui atau tidak, ternyata membawa Indonesia dalam dimensi keterpurukan yang akut di segala bidang. Reformasi yang menawarkan sejuta perubahan, ternyata sampai detik ini masih belum berhasil mengejawantahkan esensi luhur dari reformasi itu sendiri.

Soekarno memang gagal membangun perekonomian, tapi ia mampu mengajari bangsa ini untuk mempunyai harga diri dan kebanggaan menjadi Indonesia. Rezim Soeharto memang otoriter dan penuh KKN, tapi keamanan negara dan stabilitas ekonomi menjadi harga mati yang tidak bisa ditawar. Di era reformasi ini, rezim demi rezim telah berganti selama 12 tahun terakhir ini. Tapi apakah salah satu rezim itu mampu menyamai prestasi pendahulunya?

Kita terkejut dan gusar ketika mengetahui kegagalan diplomasi luar negeri kita dalam mempertahankan hak atas Pulau Sipadan dan Ligitan. Kita cuma bisa ngaplo saat satu persatu produk budaya asli Indonesia diklaim secara sepihak oleh Malaysia. Ketergantungan terhadap negeri itu makin bertambah ketika tercatat ada 2 juta warga Indonesia yang menggantungkan nasibnya untuk mencari nafkah sebagai tenaga kerja di sana. Indonesia yang pernah begitu disegani, sekarang di mata Malaysia lebih dikenal sebagai bangsa perngirim pembokat.

Bangsa ini terlihat tidak mempunyai bargaining power sedikitpun. Hal ini terlihat dengan dilaksanakannya politik barter antara Indonesia dan Malaysia dalam menyelesaikan masalah tukar menukar tahanan. Kita berhasil menangkap 7 maling ikan yang mencuri ikan di perairan Indonesia. Namun nelayan itu “terpaksa” ditukar 3 pengawas kelautan yang ditangkap oleh Polisi Marin Diraja Malaysia di perbatasan perairan Indonesia –Malaysia. Bayangkan…., maling ikan ditukar dengan aparat pemerintahan!

Hati ini terkesima seketika saat Mentri Luar Negri Malaysia memberikan pernyataan provokatif nan angkuh. Meskipun membenarkan telah terjadi tindakan kurang patut terhadap 3 aparat kita, Pemerintah Malaysia merasa tidak perlu untuk meninta maaf terhadap bangsa ini. Sontak peristiwa itu memancing kemarahan beberapa elemen masyarakat yang berujung pada melayangnya kotoran manusia menerpa Kedutaan Besar Malaysia di Jakarta desertai dengan ancaman sweeping terhadap warga negara Malaysia yang ada di negeri ini.

Peristiwa tak berbudaya itu tentu saja memancing reaksi keras di dalam negeri jiran kita. Pernyaataan Perdana Menteri Malaysia Seri Najib Tun Razak seolah menantang sehingga membuat kita lumayan meradang. Najib mengingatkan bahwa kejadian najis di Kedutaan Besar Malaysia dapat memancing kemarahan rakyat Malaysia. Ia juga seakan bermain kaleidoskop dengan mengingatkan keberadaan TKI yang mengais ringgit di Malaysia beserta dengan besarnya investasi negara jiran tersebut di Indonesia.

Memang sejak tahun 2004 – 2009, investasi Malaysia ke Indonesia telah mencapai USD 1,5 milyar. Ada beberapa perusahaan Malaysia bergaya di Indonesia. Antara lain XL Axiata (telekomunikasi), Air Asia (maskapai penerbangan), Petronas (migas), dan Proton (otomatif). Di bidang perbankan ada Bank CIMB dan BII. Kenyataan ini seolah menjadi credit point tersendiri bagi Pemerintah Malaysia untuk dapat sedikit di atas angin.

Sebagai orang Indonesia, saya merasa gemas dengan tetangga yang satu ini. Namun tindakan melempar kotoran manusia ke Kedutaan Besar Malaysia beserta dengan ancaman sweeping terhadap warga negara Malaysia di Indonesia juga bukan tindakan yang berbudaya. Opsi perang pun juga sebaiknya tetap ditempatkan di posisi paling akhir. Bila kita bersikeras untuk tetap mengangkat senjata sama saja dengan membawa bangsa ini ke dalam permasalahan baru.

Kenangan akan semangat patriotik ala Soekarno di masa lalu memang mampu menggiring adrenalin kita untuk melakukan hal serupa. Peran media dalam mengulas isu ini juga terlihat bagai katalisator yang memicu emosi kita sebagai anak bangsa. Dalam kondisi yang memanas ini, memang terasa merdu bila mendengarkan amsal Romawi Kuno yang mengatakan, “bila Anda menghendaki damai, persiapkanlah peperangan.” Namun saya pikir untuk menghadapi Malaysia perlu diambil langkah-langkah bijak dan tidak perlu mengumbar kemarahan. Gemas dan jengkel ok, tapi pikiran dan tindakan harus rasional.

Pidato yang disampaikan Presiden Yudhoyono semalam memang menuai banyak kecaman. Walau disampaikan langsung dari Markas Besar TNI, tapi banyak pihak menilai terlalu lembek, normatif, dan kurang sangar. Tapi memang harus begitulah seorang negarawan harus bersikap. Tenang, elegan, sambil mempertimbangkan banyak sisi. Kiranya perlu diingat apa yang pernah dikatakan oleh Sir Winston Churchill semasa Perang Dunia II. Katanya: sekali seorang negarawan menabuh genderang perang, dia tidak dapat lagi jadi tuan atas keputusannya, malah jadi budak bagi kejadian yang tak teramalkan dan tak terkendalikan.

Ini bukan berani atau tidak melawan Malaysia. Saya 500 % yakin tentu Indonesia sangat berani dan mampu menghajar Malaysia, negara boneka itu. Tapi perlu dipertimbangkan apakah aksi kekerasan bakal mendatangkan faedah bagi bangsa yang nyaris semaput ini. Bersikap tegas sangatlah berbeda dengan marah-marah sambil meracau tanpa memberikan solusi seperti yang diperlihatkan beberapa LSM dan politisi oportunis di tanah air ini.

Saya ingat peristiwa olahraga beberapa hari yang lalu. Pada babak perempatfinal Kejuaraan Dunia Bulu Tangkis yang berlangsung di Prancis, jagoan bulu tangkis Indonesia Taufik Hidayat mampu mengalahkan pebulutangkis Malaysia Lee Chong Wei.
Pebulutangkis Malaysia yang juga pebulutangkis nomor 1 dunia itu dipaksa mengakui keunggulan Taufik Hidayat yang sebenarnya sudah tidak lagi berusia muda itu dalam dua set langsung. Tentu berita ini jauh lebih bermartabat dari pada aksi melempar kotoran manusia di Kedutaan Besar Malaysia, bukan?

Kalahkan Malaysia dengan cara yang smart…….